Pemkot Bandar Lampung Mendapat Bantuan Rp68,9 Miliar

Berita Lampung Pemkot Bandar Lampung Mendapat Bantuan Rp68,9 Miliar ; Pemkot Bandar Lampung mendapat tambahan pendapatan Rp68,930 miliar. Penambahan ini membuat pendapatan daerah dalam rancangan APBD tahun 2011 melonjak menjadi Rp1,044 triliun.

Tambahan pendapatan tersebut berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp10 miliar dan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk bantuan operasional sekolah (BOS) Rp58,93 miliar. Dana BOS untuk sekolah dasar Rp38,908 miliar dan Rp20,022 miliar untuk SMP.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan dalam rapat paripurna laporan Banang, Kamis (2-12), mengatakan sebelum ada pembahasan Banang, pendapatan daerah Rp975,24 miliar, sedangkan belanja daerah Rp987,622 miliar. "Menjelang detik-detik akhir pembahasan, Pemkot memperoleh tambahan alokasi pendatan sebesar Rp68,93 miliar," kata Handrie.

Banang melakukan pembahasan RAPBD selama tiga hari, sejak Senin (29-11) hingga Rabu (1-12). Pembahasan anggaran digelar mulai pukul 13.00 sampai pukul 15.30. Kemudian dilanjutkan pukul 20.00 hingga pukul 02.00.

Sementara rapat paripurna yang dilangsungkan di ruang sidang DPRD Kamis ini hanya dihadiri 38 wakil rakyat. Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. juga hadir.

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah Rp118,044 miliar, dana perimbangan Rp726,51 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp199,615 miliar. Handrie mengatakan Banang melakukan pengurangan dan penambahan di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Anggaran yang ditambah adalah pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Rp7,5 miliar, penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu Rp2,5 miliar, penataan lingkungan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima serta asongan Rp1 miliar.

Lalu peningkatan PAD Rp1 miliar, peningkatan sarana dan prasaranan olahraga Rp200 juta, dan pengiriman tim pemantau haji Rp168 juta. Anggaran yang dikurangi antara lain bimtek dan beberapa kegiatan di Sekretariat DPRD dikurangi hingga Rp1,69 miliar, penerimaan CPNSD di BKD Rp483,584 juta.

Lalu perjalanan dinas ke luar derah di BKD Rp110,7 juta, rapat-rapat konsultasi ke luar daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Rp25 juta, operasional penerimaan tenaga kontrak Satpol PP Rp50 juta, anggaran pembinaan lansia dan karang taruna dialihkan ke penertiban daerah rawan prostitusi dan tunasusila Rp30 juta.