Panwaslu Kada Boikot Pemilukada Banyuwangi

Berita Lampung Panwaslu Kada Boikot Pemilukada Banyuwangi ; Panitia Pengawas Pemilihan Umum mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan se-Banyuwangi, Jawa Timur, mulai Jumat (9/7) ini, memboikot pelaksanaan Pemilihan Bupati yang rencananya dilaksanakan 14 Juli.

Panitia Pengawas kecewa karena surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2010 perihal Rekomendasi Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Banyuwangi tidak digubris oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi.

Rekomendasi itu antara lain berisi bahwa Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dalam proses pencalonan dan verifikasi pasangan Ratna-Pebdi. Badan Pengawas menilai pasangan Ratna-Pebdi memenuhi syarat sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Banyuwangi.

Menurut anggota Panitia Pengawas Totok Hariyanto seperti di Kutip Team Berita Lampung dari tempointeraktif pihaknya tidak akan mengakui seluruh produk hukum Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi termasuk pelaksanaan Pemilihan Bupati 14 Juli mendatang. "Kalau ada sengketa hukum, Panwas tidak akan bertanggung jawab," katanya kepada wartawan, Jumat (9/7).

Sebanyak 24 Panitia Pengawas tingkat kecamatan juga sepakat terhadap keputusan Panitia Pengawas Kabupaten. Mereka menandatangi surat kesepakatan bersama untuk tidak mengakui produk hukum Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi.

Totok menjelaskan, pada pemilihan bupati 14 Juli, Panitia Pengawas akan tetap menerima pengaduaan pelanggaran terhadap tiga pasangan calon yang mengikuti pemilihan. "Tapi, kita tidak akan mengakui siapa calon yang menang," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi mencoret pasangan Ratna-Pebdi tidak memenuhi syarat dukungan. Partai Golkar Banyuwangi yang dipimpin Pebdi dibekukan oleh Pengurus Pusat Golkar, sehingga jumlah dukungan suara untuk pasangan itu kurang dari 15 persen.

TEMPO belum berhasil meminta konfirmasi kepada KPU Banyuwangi. Telepon dan pesan pendek yang dikirimkan ke Ketua KPU Syamsul Arifin belum dibalas.