Berkas Usulan Pemekaran Daerah Luwu Tengah Belum Lengkap

Berkas Usulan Pemekaran Daerah Luwu Tengah Belum Lengkap : Komisi II DPR RI sedang melakukan seleksi terhadap semua usulan pemekaran daerah. Hal itu dilakukan setelah melayangkan surat ke daerah pengusung meminta agar syarat administrasinya dilengkapi. Ketua Panja Otonomi Daerah Komisi II DPR, Ganjar Pranowo mengatakan kalau semua usulan daerah yang sudah masuk sedang diproses. Sebagai tindak lanjut upaya persuratan yang dilayangkannya ke daerah pengusung.

"Kita sudah menyurati semua daerah pengusung untuk melengkapi berkas usulannya. Dan sebagai tindak lanjutnya, kita melakukan seleksi berkas dengan teliti," katanya.
Dari usulan yang sedang dibahas, usulan calon Kabupaten Luwu Tengah ikut serta di dalamnya. Sebagaimana sebelumnya sudah masuk di daftar 13.

Lanjut, Ganjar mengatakan, kalau ada usulan daerah yang diketahui belum memenuhi syarat administrasinya, maka pembahasannya akan ditunda. Karena semua usulan yang ada, tidak ada yang merupakan inisiatif DPR.

"Kalau usulan pemekaran diajukan oleh daerah, maka daerah harus melengkapi segala syaratnya. Kalau belum lengkap, ya akan kita tunda dulu dan dipelajari, apakah layak diberi hak inisiatif atau tidak?" ujarnya.
Ditambahkannya juga, jika daerah pengusul tak bisa melengkapi berkasnya kerena alasan ada kepentingan politik di dalamnya, maka akan jadi pertimbangan ke depannya.

Sebelumnya, anggota Komisi II asal Fraksi PAN, Sukiman mengatakan sekaitan dengan pemekaran, tak selalunya harus dari daerah. Namun, jika memang ada satu daerah yang memang dinilai perlu dan sudah menjadi kebutuhan untuk dimekarkan, maka DPR berhak memberikan hak inisiatifnya.

"Kita lihat dulu, apakah memang daerah itu syarat administrasinya tidak lengkap lantaran ada kepentingan politik? Lalu kita pelajari, apakah pemekaran itu sudah menjadi kebutuhan ataukah juga kepentingan politik saja," ungkapnya.

Untuk diketahui, usulan pemekaran Luteng, saat ini masih terkendala belum keluarnya rekomendasi Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Dimana kebanyakan pihak menilai hal itu tak dikeluarkan lantaran ada kepentingan politik