Politik Balas Budi Andi Nurpati Di Bela Mendagri

Berita Lampung Politik Balas Budi Andi Nurpati Di Bela Mendagri ; Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum merekrut anggota KPU Andi Nurpati memantik polemik politik. Banyak pihak yang menuding bergabungnya Nurpati sebagai bentuk politik balas budi.

Ketua MPR Taufik Kiemas menganggap secara etika proses masuknya Nurpati ke PD tidak tepat. Sebab, Nurpati baru mundur dari KPU setelah namanya sudah pasti tercantum sebagai pengurus partai yang didirikan oleh SBY tersebut.

Menurut suami Mega itu, sebaiknya perempuan asal Sulawesi Selatan tersebut keluar dahulu dari KPU. ’’Persis kata presiden juga. Kalau mau netral jadi ketua KPK, ya Pak Jimly Asshidiqie mundur dahulu,’’ sindirnya.

Dia menyatakan, meski dalam UU tidak ada aturan tersebut, rasa tanggung jawab sosial dan politik harus tetap dikedepankan. ’’Kita kan nggak mungkin berada di lembaga superbodi, tapi menjadi alat partai lain. Nggak bolehlah. Seperti KPU atau KPK itu alat yang luar biasa,’’ terangnya.

Apakah itu berarti secara politis kemenangan PD dalam pemilu lalu berkaitan dengan masuknya Nurpati? ’’Jangan bilang musuhnya hebat. Kita saja yang nggak kuat. Berpolitik kan memang begitu. Istilah orang Medan, bukan musuh yang hebat, tapi kita yang bodoh,’’ ujarnya lantas tertawa.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak mempermasalahkan pengunduran diri Nurpati dari anggota KPU. Karena ketiadaan aturan, alasan masuk menjadi pengurus partai politik bukan masalah.

Menurutnya, Nurpati berhak mengundurkan diri. ’’Kalau keinginan sendiri, boleh. Jadi menteri saja boleh. Ya, atas keinginan sendiri,’’ ujar Gamawan di kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Hanya, dia meminta Nurpati segera mengajukan pengunduran diri tersebut. ’’Harus mundur kalau dia pilih di situ (Demokrat, Red) supaya jadi wasit yang adil,’’ tutur Gamawan.

Meski demikian, mantan gubernur Sumatera Barat tersebut berharap langkah Nurpati masuk ke parpol tidak menjadi preseden bagi anggota KPU lainnya. Karena itu, Nurpati diharapkan segera mundur. Menurut Gamawan, surat pengunduran diri harus diajukan langsung kepada presiden. ’’SK-nya kan begitu,’’ tegas dia.

Meski Mendagri melihat tidak ada kesalahan dalam pengunduran diri Nurpati dari KPU, politikus senior Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap meminta KPU segera membentuk dewan kehormatan (DK). DK bertujuan memberhentikan Nurpati.

Menurutnya, Nurpati melakukan kesalahan yang cukup fatal. Sebab ketika berstatus anggota KPU, Nurpati memutuskan menerima tawaran menjadi pengurus partai politik. ’’Harus diberhentikan secara tidak hormat,’’ ucap Chaeruman. Dia menyebut itu akan diusulkan oleh Komisi II DPR. Sebab, Nurpati sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk duduk sebagai salah seorang komisioner KPU. ’’Jadi, bukan mengundurkan diri, melainkan dikeluarkan,’’ imbuhnya.

Menurutnya, fenomena Nurpati merupakan musibah moral dan etika dalam demokrasi. Anggota KPU yang diharapkan menjaga independensi ternyata masuk sebagai pengurus DPP suatu parpol sebelum melepas status keanggotaan di KPU. Secara halus, dia menyindir kemungkinan kesepakatan tertentu di balik itu.