Fraksi PDIP Setuju Dana Aspirasi Asal Pembagian Adil

Berita Lampung Fraksi PDIP Setuju Dana Aspirasi Asal Pembagian Adil ; Fraksi PDIP DPR menyetujui usulan dana aspirasi sepanjang mekanisme pembagiannya adil. “Tapi kalau pembagian dana aspirasi yang model tunai Rp 15 miliar untuk anggota dewan, kami tidak sependapat,” kata Anggota Dewan dari Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo kepada Tempo, Minggu (6/6).

Yang dimaksud Tjahjo dengan mekanisme adil adalah pembagian dana aspirasi tidak harus setiap daerah mendapat jatah Rp 15 miliar. “Sesuai kebutuhan tiap daerah, jadi misalnya daerah pemilihan saya, Jawa Tengah, hanya butuh dana Rp 1 milyar untuk pembangunan air bersih, Rp 14 milyar sisanya bisa digunakan untuk pembangunan di daerah yang butuh dana lebih besar, misalnya Papua,” ujarnya.

Mekanisme pembagian dana sesuai kebutuhan daerah pemilihan ini, menurut Tjahjo, bertujuan agar ada pemerataan. “Kalau pembagiannya sama, nanti yang makmur hanya yang di Jawa,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan partainya mempersilakan usulan Fraksi Partai Golongan Karya ini karena anggota dewan memiliki tanggung jawab aspirasi daerah pemilihannya. “Tapi perlu diperhatikan oleh anggota dewan bahwa yang dikawal itu aspirasi program daerah, bukan dananya,” ujar Tjahjo.

Penekanan pada program pembangunan, bukan pada dana, menurut Tjahjo, agar anggota dewan tidak terkesan bagi-bagi uang. “Jangan sampai ada kesan kalau anggota dewan itu sinterklas. Kalau pakai duit sendiri, tidak apa-apa, ini kan duit negara,” katanya.

Ia juga mengatakan program pembangunan daerah yang memakai dana aspirasi harus cocok dengan program yang dibuat pemerintah daerah. “Harus terpadu,” kata Tjahjo. Menurutnya, pembahasan dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilakukan anggota dewan sebelum dana tersebut disalurkan.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan jatah dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per tahun untuk setiap anggota dewan. Sementara, pemerintah telah menolak usulan dana yang totalnya sekitar Rp 8,4 triliun per tahun itu.