Kirsuh penetapan calon pegawai negeri sipil di Nias

Berita Lampung Kirsuh penetapan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kotamadya Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, serta Kabupaten Nias Barat, sudah diambilalih dan ditangani oleh pemerintah pusat. Kementerian PAN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambilalih persoalan ini dari pemda setempat dengan mediasi Pemprop Sumut.

Kepastian itu diungkapkan Kepala Bidang Informasi dan Program Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propsu, Togar M Simatupang, kepada sejumlah wartawan seusai menerima delegasi aksi mahasiswa dan pemuda asal Nias yang memertanyakan soal transparansi penerimaan CPNS di Nias Selatan, Utara, dan Nias Barat, Selasa (20/4).

Sebagai informasi, kelompok pemudan dan mahasiswa Nias itu sebelumnya sempat melakukan aksi di gerbang kantor Gubernur. Namun aksi itu hanya berlangsung beberapa saat,apalagi mereka diterima oleh BKD Propsu.

Simatupang justru baru tahu ada persoalan yang sama di Nias Selatan, sebab selama ini situasinya justru penerimaan CPNS Nias Selatan tidak terdeteksi dalam keadaan kisruh. Kata Simatupang, keputusan Jakarta mengambilalih persoalan penerimaan CPNS itu setelah pihaknya bersama BKN dan pejabat Kem-PAN berkunjung ke Gunung Sitoli pada 20 Januari lalu.

Keputusan Jakarta tersebut semakin kuat tatkala Komisi A DPRD Sumatera Utara juga berkunjung ke Nias pada 5 Pebruari, dan menyampaikan hasilnya ke BKN dan Kem-PAN.

"Karena itu Pemprop Sumut sebenarnya tidak punya peranan lagi dalam persoalan in. Namun kami akan sampaikan persoalan ini ke Kepala BKD Sumut, Suherman, agar mempertanyakannya ke pemerintah pusat," ujarnya.

Perubahan Formasi

Tambah Simatupang, Pemko Gunung Sitoli juga sempat meminta perubahan formasi penerimaan CPNS tahun 2009. Sebab ada beberapa pelamaran yang dibuka Pemko, malah kekurangan peminat.

Simatupang tidak ingat persis berapa jumlah perubahan formasi itu dan di bidang apa saja. "Tapi yang pasti Kementerian PAN menyetujui permintaan Pemko Nias ini," katanya.

Ia menyebutkan, BKD Propsu pun sempat melakukan hal yang ke Kem-PAN, namun justru tidak diterima. "Kami kemaren minta agar ada perubahan formasi untuk bidang olahraga, sebab sedikit peminatnya. Tapi pemerintah pusat tidak mengabulkan permintaan kami," tegas Simatupang.

Sementara kordinator aksi mengatasnamakan dari Nias, Oktoraet Zalukhu, meminta pada pemerintah untuk CPNS Ta 2009 di Nias dibatalkan, serta tidak dikeluarkan NIPnya karena penuh rekayasa dan penuh kecurangan. " Batalkan SK dan jangan kelarkan NIP bagi CPNS yang bermasalah tegasnya