
Namun, pada saat yang sama, jumlah pinjaman jatuh tempo yang digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan Polri juga jatuh tempo tahun 2010. Ini cukup signifikan menambah beban pembayaran bunga karena pembelian alutsista didanai dari pinjaman dengan kredit komersial.
”Tingginya pembayaran bunga utang juga disebabkan kenaikan status Indonesia yang dianggap bukan lagi negara miskin sehingga tidak layak menerima pinjaman dengan suku bunga lunak. Penyebab lainnya adalah besarnya Surat Utang Negara (SUN) yang menyebabkan beban pembayaran bunga utang pun meningkat,” ungkap Ayu.
Surat utang
Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengungkapkan, pihaknya menargetkan akan memenuhi 60-70 persen target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada Semester I-2010. Hingga 15 April 2010, Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi negara sebesar Rp 73,27 triliun atau 41,88 persen dari target penerbitan SBN bruto, yang ditetapkan Rp 175,6 triliun.
Jenis obligasi negara yang diterbitkan paling besar adalah SUN dengan kupon, yakni Rp 26,5 triliun. Selanjutnya, obligasi negara jenis SUN tanpa kupon (zero coupon bond) senilai Rp 13,35 triliun dan penerbitan obligasi internasional Rp 18,55 triliun. Pemerintah juga meraup dana dari penerbitan sukuk ritel Rp 8,03 triliun, lalu surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk domestik (dalam nilai tukar rupiah) Rp 6,83 triliun.
Strategi pembiayaan pemerintah telah mengalami pergeseran. Pada periode 2001-2004, jumlah SBN yang diterbitkan hanya 7,77 miliar dollar AS sehingga sebagian besar sumber dana untuk menutup defisit APBN berasal dari pinjaman luar negeri yang mencapai 9,69 miliar dollar AS. Sementara pada periode 2004-2009, sebagian besar sumber penutup defisit adalah SBN sebesar 32,9 miliar dollar AS.
Secara terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan, hingga Februari 2010, total utang pemerintah sudah mencapai Rp 1.617 triliun atau setara 25,8 persen dari produk domestik bruto. Utang itu berasal dari penerbitan SBN senilai Rp 1.012 triliun dan selebihnya dari pinjaman luar negeri Rp 605,1 triliun
Post a Comment
Silahkan Anda Komentari Tulisan di blog ini, Maaf Tidak Untuk berpromosi atau dianggap spam