DAMPAK NEGATIF PILKADA Menguat, Wacana Sederhanakan Sistem Pemilu

Berita Lampung DAMPAK NEGATIF PILKADA Menguat, Wacana Sederhanakan Sistem Pemilu : Penyederhanaan sistem pemilihan umum menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah dinilai mampu memperbaiki carut marut pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang terjadi selama ini.

Demikian pendapat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Djohermansyah Djohan dalam diskusi bertajuk Carut Marut Pilkada dan Korupsi di Daerah, di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (4/2).

Dalam penyederhanaan tersebut, terbagi yakni pemilu nasional untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan presiden serta wakil presiden. Kemudian pemilu daerah untuk memilih kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Pemilu nasional, misalnya digelar pada April 2014, maka pemilu lokal dapat diselenggarakan dua tahun sesudahnya, yakni April 2016. Jadi, sesudah April 2016, semua pilkada lokal sudah harus beres," katanya.

Diberlakukannya mekanisme seperti itu, menurut dia, diharapkan ongkos pilkada dapat lebih mudah, dan pengelolaannya mampu tertata lebih baik. Dengan demikian, tutur dia menambahkan, biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu secara nasional juga bisa lebih murah karena adanya perbaikan tata cara penyelenggaraannya.