Fasilitas dan Pengembangan Bisnis Industri Bagi Inovator Teknologi Informasi

Fasilitas dan Pengembangan Bisnis Industri Bagi Inovator Teknologi Informasi : Dunia teknologi informasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Para pengembang teknologi atau inovator-inovator muda potensial terus bermunculan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memberikan fasilitas dan pengembangan ke arah bisnis industri kepada para inovator teknologi informasi yang potensial.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewabroto di sela-sela acara Indonesia Information Communication and Award 2010 (Inaicta 2010) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (23/7/2010)

"Mereka ini kan punya konsep dan pemikiran mengenai teknologi. Mulai dari riset, development, engineering, sampai market. Nah, bagaimana ini bisa dikembangkan, Kemenkominfo akan implementasikan supaya mereka ini bisa masuk ke dunia industri yang lebih besar," kata Gatot.

Menurut Gatot, pemerintah berupaya memfasilitasi para inovator teknologi, terutama yang muda dan potensial, untuk bisa berinteraksi dengan kalangan industri nasional. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi kerja sama antara para inovator dan kalangan industri ini untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang dapat menjadi aset nasional. "Jadi, kita bisa semakin mengembangkan teknologi dari aset nasional kita sendiri yang mampu bersaing dengan negara-negara lain," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Soetarto mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para inovator teknologi untuk mengembangkan prospek bisnisnya dengan bergabung ke koperasi ataupun UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dapat dimanfaatkan para inovator ini untuk mengembangkan konsep teknologi yang dimiliki menjadi wirausaha mandiri. "LPDB ini merupakan terobosan. Walaupun mereka masih pemula, tapi bisa mengajukan LPDB dan tidak perlu butuh waktu lama. Paling lama setengah bulan sudah ada putusan," tuturnya.(Sumber KOMPAS )