Anggaran Pilkada Kota Samarinda Belum Cair Pilwali Terancam Mundur

Berita Lampung Anggaran Pilkada Kota Samarinda Belum Cair Pilwali Terancam Mundur : Sejumlah kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda pada bulan Juni ini kembali terhambat. Alokasi dana sebesar Rp4 miliar yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk kebutuhan KPU bulan Juni hingga saat ini belum juga cair. Hasilnya, sejumlah agenda yang harusnya sudah dilaksanakan KPU terhambat dan belum terlaksana.

Ketua KPU Samarinda Syarifuddin Tangalindo membenarkan hal itu. Menurutnya banyak imbas dari keterlambatan dana yang dialami KPU saat ini, salah satunya harus menunda sejumlah rencana yang sudah diagendakan. Akibatnya, hasil kerja yang dilakukan pihak KPU Samarinda harus molor dan tak tepat waktu.

"Tanpa dana kita tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa bulan lalu, anggaran dana juga mengalami keterlambatan. Hal itu berimbas pada saat ini. Dan sekarang dana untuk kegiatan KPU bulan Juni juga belum cair, itu sangat berpengaruh pada kinerja kami," ungkap Syarifuddin pada Sapos kemarin.

Sejumlah kegiatan yang harusnya sudah dilakukan KPU hingga saat ini belum juga berjalan. Hal itu tentu saja mengancam kelancaran pelaksanaan pilwali. Padahal menurut agenda, pilwali jatuh pada 2 Agustus mendatang. Bila tak segera diatasi, Pilwali Samarinda bakal terancam diundur bahkan terncam batal hanya karena faktor pendanaan. "Bila keadaannya seperti ini terus kita takut pilwali yang ada di depan mata mengalami kendala besar hingga terncam batal," jelasnya.

Saat ini pihak KPU Samarinda belum melakukan sejumlah sosialisasi kepada masyarakat terkait Pilwali. Padahal rencana publikasi yang dilakukan KPU kepada warga Samrinda diawal bulan ini. Namun kembali faktor dana yang membuat pihak KPU harus jalan ditempat. "Saat ini harunsya kita sudah menjalankan beberapa kegiatan. Tapi mau bagaimana lagi, anggaran dana untuk kegiatan bulan ini belum juga cair," paparnya.

Di lain kesempatan salah seorang anggota KPU Samarinda Wahidudin angkat bicara. Menurutnya keterlambatan dana dibulan Juni ini dapat berpengaruh pada kegiatan Juli. Hal itu berkaca pada keterlambatan dana bulan lalu yang mengakibatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami keterlambatan. "Jelas, faktor dana berpengaruh besar pada kegiatan ini. Jangan sampai keterlambatan dana bulan ini berimbas pada kegiatan bulan depan," jelasnya.

Oleh karenanya, menurut Wahidudin harusnya dana yang sudah dianggarkan untuk kebutuhan wajib hendaknya sudah dipersiapkan sebelum dibutuhkan. Sehingga sejumlah kendala terkait keterlambatan dana tak terjadi lagi dan Pilwali 2010 dapat berjalan dengan lancar. "Harusnya dana pada bulan Juni kita terima di awal bulan. Sehingga sejumlah kebutuhan kita pada biulan Juni tak terhambat," ujarnya.