Provinsi Dengan Jumlah Anak dan Lansia Terlantar Tertinggi

Berita Lampung Provinsi Dengan Jumlah Anak dan Lansia Terlantar Tertinggi ; Departemen Sosial RI membeberkan lima provinsi yang sangat menonjol jumlah anak-anak dan lanjut usia yang terlantar. Kelima provinsi tersebut yaitu NTT, Papua, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Data ini diungkapkan dalam evaluasi dan pembahasan penanganan kelompok-kelompok marjinal oleh Komisi tiga Rapat Kerja Nasional yang dipimpin oleh Menteri Sosial, Salim Segaff Aldjufrie, di Tampak Siring, Bali, hari ini (Selasa, 20/4).

Jumlah lansia (penduduk yang berusia 60 tahun ke atas) pada tahun 2004 mencapai 16,5 juta jiwa. sedangkan pada tahun 2005 menjadi 17,6 juta jiwa. Mereka memerlukan perhatian dalam hal tata cara berkehidupan, pendapatan, kesehatan fisik dan mental. Golongan penduduk ini memerlukan perhatian khusus yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan terutama ketika mereka mengalami kecacatan tertentu. Penduduk lansia umumnya memerlukan bantuan dari keluarga (seperti anak, keponakan, cucu atau anggota keluarga yang lain) dan sangat bergantung dalam hal perumahan dan pemenuhan kebutuhan standar hidup.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan, anak terlantar di Indonesia yang usianya dibawah 18 tahun terus bertambah dan kini jumlahnya telah mencapai 5,4 juta.

“Tingkat pertumbuhan anak-anak terlantar itu jelas tidak sehat karena tidak di rumah, dan kurang mendapat perlindungan seperti akses belajar, kesehatan dan lain-lain,” kata Salim Segaf dalam pertemuan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (14/3).

Ia mengatakan, dari 5,4 juta anak terlantar itu, sebanyak 232 ribu diantaranya merupakan anak jalanan yang terbagi atas tiga kelompok yakni kelompok anak-anak yang seluruh hidupnya di jalan, kelompok anak yang 4-5 jam di jalanan, dan kelompok anak yang mendekati jalanan.

“Khusus di Jakarta, jumlah anak jalanan telah mencapai 12 ribu orang, sesuai hasil pendataan dinas sosial setempat, kalau di daerah lain seperti NTB juga cukup banyak tapi saya tidak ingat datanya,” ujarnya.

Mensos Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II itu juga mengungkapkan jumlah penyandang cacat di Indonesia yang telah mencapai 1,6 juta orang, termasuk penyandang cacat berat (kesulitan bergerak) mencapai 163 ribu orang.

Dari 163 ribu penyandang cacat berat itu, baru 17 ribu orang yang mendapat santunan dari pemerintah berupa uang tunai sebesar Rp300 ribu/bulan yang diterima melalui PT Posindo.

Selain itu, jumlah lansia terlantar usia 60-80 tahun di Indonesia saat ini telah mencapai 1,7 juta jiwa, dan baru sekitar 10 ribu orang diantaranya yang mendapat santuan sebesar Rp300 ribu/bulan, juga melalui PT Posindo.

“Jadi, belum banyak yang kita berikan santuan terkait keterbatasan anggaran namun akan terus diupayakan untuk meningkatkannya,” ujarnya.

Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyebut jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni masih mencapai 2,3 juta keluarga. “Penduduk yang belum memiliki rumah layak huni itu, termasuk yang tinggal diatas pohon seperti di Irian Jaya (Papua), dan beberapa provinsi yang pernah saya kunjungi,” ujarnya.

Demikian pula jumlah Komunitas Atas Terpencil (KAT) di berbagai daerah di Indonesia yang jumlahnya mencapai 225 ribu keluarga, termasuk yang ada di wilayah NTB. Menurut Salim Segaf, secara keseluruhan, pemberdayaan KAT di Indonesia baru sekitar 31,2 persen sehingga masih sekitar 68,8 persen yang belum diberdayakan.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial itu, menurut Salim Segaf, harus ada keterpaduan antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan serta kesadaran berbagai komponen masyarakat.