Masalah Anggaran Pilkada Segera Diselesaikan

Masalah Anggaran Pilkada Segera Diselesaikan, Sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah pencairan dan pemenuhan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada).Anggota KPU I Gusti Putu Artha di Jakarta, Kamis, menegaskan, keterlambatan pencairan anggaran akan berdampak pada pergeseran jadwal dan tahapan pilkada di sejumlah daerah.

"Jambi seharusnya memulai tahapan pilkada sejak November 2009, begitu juga Sumatera Barat. Ini sudah mundur tiga bulan, Januari anggaran belum juga keluar," katanya di sela rapat koordinasi KPU dan KPU provinsi tentang persiapan penyelenggaraan Pilkada

Menurut Putu, provinsi yang masih menghadapi rmasalah anggaran yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Ia menjelaskan, KPU Sumbar hingga saat ini masih belum menerima hibah belanja Pilkada dari pemerintah daerah, padahal pengajuan anggaran tersebut telah dilakukan sejak Agustus 2009. Kondisi serupa juga terjadi di Bengkulu.

Demikian pula untuk Kepri yang hingga saat ini belum jelas persetujuan anggarannya dan kapan akan dibuat nota kesepahaman antara KPU dan pemda tentang hibah belanja Pilkada. Kepri membutuhkan dana sebesar Rp45 miliar dan putaran kedua sekitar Rp20 miliar sehingga total dana yang dibutuhkan sekitar Rp65 miliar.

Sulawesi Utara memerlukan dana sekitar Rp90 miliar, namun pemda masih menganggarkan sekitar Rp30 miliar. Hingga saat ini belum ada MoU hibah. Pada 2010 akan diselenggarakan 244 Pilkada yang terdiri atas tujuh Pilkada provinsi, 163 Pilkada kabupaten, dan 33 Pilkada kota.

Ketujuh provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada adalah Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kepri.

Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Utara Irham Buana Nasution mengatakan sejumlah Pilkada di tingkat kabupaten/kota juga mengalami kendala anggaran. "Menurut kami sangat mengkhawatirkan kalau anggaran tidak terpenuhi karena akan mengganggu tahapan," katanya.

Ia mencontohkan sejumlah kabupaten/kota di Sumut yang masih bermasalah anggarannya diantaranya Binjai, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Lembata, dan Toba Samosir. Anggaran Pilkada di kabupaten/kota tersebut belum dapat dicairkan karena APBD belum disahkan.

"Jika pilkada tidak bisa tepat waktu karena persoalan anggaran, itu tidak semata-mata salah KPU. Kalau tertunda tentu menjadi preseden buruk dalam demokratisasi di Indonesia," katanya. Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiansyah menuturkan terdapat tiga kabupaten/kota di Jabar yang masih belum jelas anggaran pilkadanya, diantaranya Karawang dan Kota Bandung."Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat," katanya.