Presiden SBY Cemas Pertemuan Cikeasd di Gelar

Menjelang pembacaan kesimpulan Pansus Century, suasana makin tegang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi malam mengumpulkan petinggi partai koalisi di Cikeas.

Lobi intensif dilakukan Partai Demokrat untuk menghindari penyebutan nama Boediono dan Sr Mulyani dalam kesimpulan Pansus. Untuk sementara lobi tersebut berhasil, terbukti dari gagalnya Pansus menggelar rapat pleno, Senin (22-2). Pansus tidak bersepakat menyebutkan nama yang bersalah dalam kebijakan pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun kepada Bank Century.

Rencananya, kemarin siang Pansus menggelar rapat pleno. Agenda rapat ialah pandangan fraksi atas kesimpulan Pansus yang disusun Tim 15. Kemudian agenda itu diundur pada malam harinya. Ternyata, pembahasan di tingkat Tim 15 masih alot. Alot, apakah nama Boediono dan Sri Mulyani dicantumkan secara eksplisit.

Boediono yang kini menjadi Wakil Presiden adalah Gubernur Bank Indonesia ketika diambil kebijakan penggelontoran dana tersebut. Adapun Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan merangkap Ketua KSSK. Rapat pleno Pansus pun diagendakan kembali untuk digelar hari ini.

Sejauh ini, konstelasi kekuatan Pansus dimenangkan kubu yang menghendaki dua nama itu disebutkan secara eksplisit. Kubu itu menguasai 53% suara di Pansus, terdiri atas Golkar, PKS, PDIP, Hanura, dan Gerindra.

Dua fraksi yang disebut disebut di awal itu adalah anggota koalisi. Empat fraksi lainnya--Demokrat, PKB, PAN, dan PPP--cuma menguasai 47% pansus. Itulah sisa koalisi pendukung pemerintah.

Meski Golkar dan PAN sudah berbulat tekad untuk menyebutkan nama Boediono dan Sri Mulyani dalam pandangan fraksi, tentu saja dengan sejumlah nama lainnya, itu tidak menyurutkan langkah Demokrat melakukan lobi. Bahkan, dalam dua hari terakhir, lobi kian gencar dilancarkan. Priyo Budi Santoso dari Golkar mengakui lobi yang dilakukan itu dahsyat.

Pertemuan Cikeas
Lobi yang dilancarkan Demokrat juga disertai tekanan lewat wacana reshuffle kabinet hingga meminta koalisi angkat kaki jika berbeda pandangan dengan Demokrat.

Demokrat cemas bahwa penyebutan dua nama itu menjadi bola liar dan efek dominonya kepada Presiden Yudhoyono. Itulah sebabnya politisi Demokrat Syarifuddin Hasan berharap partai mitra koalisi di parlemen tetap satu suara.

Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat pun turun langsung melakukan lobi. Kemarin sore dia mengumpulkan anggota Pansus dari Demokrat di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Tidak cukup itu. Yudhoyono juga memanggil partai anggota koalisi bersama anggota pansus ke kediaman pribadinya di Cikeas, tadi malam.

Seakan tidak mau kalah dengan lobi yang dilancarkan Demokrat, Tim 9 yang merupakan inisiator angket juga gencar melakukan roadshow kepada pemimpin politik. Kemarin, Tim 9 menemui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais. Tim melaporkan kepada Amien soal tekanan yang dihadapi anggota Pansus.

Tekanan berupa teror sudah dialamatkan kepada Akbar Faizal dari Partai Hanura. Kini giliran Andi Rahmat dari PKS. Keanggotaannya di DPR digugat di PTUN. Ikut pula didugat anggota Pansus dari PKS Muhammad Misbakhun dan politisi PAN Chandra Tirta Jaya. Politik premanisme yang diramu dengan politik transaksi digelar secara demonstratif di ruang publik. n MI/U-1

4 Desember 2009

Paripurna DPR membentuk Pansus Century. Pansus langsung memanggil sejumlah saksi terkait merger, fasilitas pinjaman jangka pendek, dan dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century berdasar laporan investigasi BPK.

8 Februari 2010

Selesai penelusuran, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan awal. Kesimpulan pertama menggambarkan posisi sikap fraksi 7:2. Yakni 7 fraksi menolak bailout (PDIP-Hanura-Gerindra-PAN-PKS-Golkar-PPP) dan 2 fraksi (Demokrat-PKB) menyatakan bermasalah.

17 Februari 2010

Fraksi di Pansus Century menyampaikan kesimpulan awal tahap kedua. Posisi kali ini jauh berbeda dengan posisi awal yang 7:2, yaitu 9:0 untuk kesimpulan aliran dana Century bermasalah.

Kesimpulan akhir Pansus akan dibawa ke Badan Musyawarah Kamis (25-2) untuk kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPR 2 Maret 2010.