Tahapan Pilgub Lampung mulai Februari 2013

Berita Lampung hari ini - Tahapan Pilgub Lampung mulai Februari 2013 : Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh tetap akan menggelar tahapan Pilgub Lampung mulai Februari 2013, meskipun pemprov lampung tidak menganggarkan pilkada lampung 2013,  Sikap KPU Lampung ini mendapat dukungan penuh KPU RI. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, rancangan tahapan Pilgub Lampung sudah diajukan ke KPU RI.

’’Sudah ada di kantor (rancangan tahapan Pilgub Lampung). Untuk detailnya, saya belum mengetahui,’’ kata Ferry kepada Radar Lampung di Jakarta kemarin (19/12).

Terkait masa jabatan komisioner KPU Lampung yang berakhir pada September 2013, Fery mengakui bila mengacu pasal 12 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu sudah harus dibentuk tim seleksi KPU provinsi ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU Lampung tersebut.

Namun, kata dia, sesuai pasal 130 ayat 2 UU 15 Tahun 2011, dinyatakan bahwa jika masa jabatan KPU berakhir ketika tahapan pilkada sedang berlangsung, maka masa jabatan KPU diperpanjang sampai dua bulan pasca pelantikan calon kepala daerah terpilih, dan kemudian dibentuk timsel KPU yang baru.

’’Semua tahapan yang dilakukan KPU Lampung itu nantinya sah menurut hukum. Dalam undang-undang pemilu itu sudah jelas ada aturan yang mengatur perpanjangan masa jabatan komisioner bila tahapan sudah berjalan,” pungkasnya.

Di bagian lain, DPR RI mengakui ada kesalahan substansi dalam surat yang dikirimkan kesekjenan ke gubernur Lampung terkait polemik pilgub.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan, pihaknya sudah melakukan koreksi atas adanya kesalahan dalam surat bernomor PW/11859/DPRRI/X14/2012 tertanggal 13 Desember 2012 tersebut.

Bahkan, kata dia, surat koreksi resmi itu sudah ditandatanganinya. Menurutnya, dalam surat perbaikan itu pada intinya menyebutkan DPR meminta Pemprov Lampung menjelaskan masa jabatan gubernur habis pada Juni 2014. 

’’Memang ada kesalahan dalam surat itu, akan dikoreksi melalui surat susulan. Yang tertulis 2013, harusnya 2014. Surat perbaikannya sudah saya teken pagi tadi (kemarin, Red) dan akan dikirimkan besok (hari ini),” kata Nining kepada Radar Lampung via sambungan telepon.

Atas kesalahan itu, Nining meminta maaf kepada semua pihak, khususnya Pemprov Lampung. Karena itu, dia meminta semua pihak dapat memakluminya. ’’Mohon maaf itu bukan suatu kesengajaan karena betapa banyakanya surat yang harus diurus di bagian kesekjenan DPR,” ucapnya. Diketahui,  surat atas nama Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh yang ditujukan ke Pemprov Lampung dinilai ngawur. Menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang, ada beberapa poin yang salah. ’’DPR atas nama Sekjen meminta pemprov menjelaskan bahwa gubernur habis 2013. Itu kan nggak pas,” kata Berlian di kompleks Pemprov Lampung.

Yang benar, lanjutnya, masa jabatan kepala daerah Provinsi Lampung akan habis pada Juni 2014. ’’Namun yang mereka minta justru penjelasan gubernur habis 2013, jadi itu tidak betul,” ujarnya mengklarifikasi.

Mantan Kadis Pekerjaan Umum Lampung Utara ini menyatakan, pihaknya tengah mencermati surat dari DPR RI tersebut. Setelah itu, Pemprov Lampung rencananya mengirimkan klarifikasi atas surat yang diterimanya. Berlian menegaskan, sedikitnya ada dua poin yang harus diklarifikasi atas surat tersebut.

Selain klarifikasi mengenai masa jabatan kepala daerah, pemprov juga akan menjelaskan duduk soal kesepakatan tak adanya Pilgub Lampung pada 2013. Pemprov tetap bersandar pada kesimpulan pertemuan di Hotel Sheraton beberapa waktu lalu, yang mempertemukan perwakilan pemerintah pusat dan daerah terkait jadwal pilgub. 

’’Dan dijelaskan juga bahwa di Lampung sudah disepakati oleh pihak KPU provinsi dan pusat, Mendagri, gubernur, DPRD, serta Bawaslu bahwa pilgub tak dilakukan pada 2013,’’ tuturnya. 

Berdasarkan kesimpulan yang diketahui semua pihak itulah, lanjut dia, Pemprov Lampung tidak memprogramkan anggaran dalam APBD untuk Pilgub 2013. Sampai APBD 2013 diketok palu oleh DPRD Lampung, anggaran untuk pilgub tetap tidak ada. ’’Ya sehingga tak jadi diprogramkan anggarannya. Nah, ini juga yang akan kita jelaskan,” tukasnya.

 

Untuk mendapatkan Berita update hari ini kunjungi Berita Lampung