Usulan anggaran Pilgub Sulawesi Tengah Rp 139 miliar

Usulan anggaran Pilgub Sulawesi Tengah Rp 139 miliar : Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah mengajukan anggaran pemilihan gubernur awal Februari 2011 sebesar Rp 139 miliar. Jumlah tersebut melonjak lima kali lipat dibanding anggaran Pilgub 2006 yang hanya Rp 28 miliar.

Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Baharuddin Tanriwali, Rabu (30/6) , membenarkan usulan anggaran Pilgub oleh KPU Sulteng. Saat ini, kata Baharuddin, dalam tahap verifikasi tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rais Lamangkona.

Ia mengatakan, verifikasi usulan KPU Sulteng melihat beberapa aspek antara lain, unit biaya serta data-data unit penyelenggara Pilkada. Misalkan pengadaan logistik mencangkup kertas suara, formulir-formulir, honor penyelenggara di berbagai tingkatan dan pembiayaan kegiatan lainnya.

“Karena ada aturan, realisasi besaran unit cost ditetapkan dengan peraturan gubernur tentang standar barang dan jasa. Dari situ kita ambil nilai nominal yang akan masuk dalam TAPD kita, yang selanjutnya akan diusulkan ke DPR, melalui nota keuangan anggaran perubahan gubernur,” katanya.

Baharuddin cenderung tak menyetujui besaran angka yang diajukan KPU. Ia member contoh pemilihan gubernur Sulawesi Utara (Sulut) angkanya tak mencapai Rp 100 miliar. “Kabarnya di Sulawesi Utara biaya Pilgub hanya Rp 70 miliar. Artinya, berbanding terbalik dengan usulan KPU Sulteng yang meminta Rp139 miliar. Kalau saya pribadi, paling tidak ini bisa dihemat anggaran sedemikian rupa,” urainya.

Ia menambahkan, dengan adanya penghematan bukan berarti ada tahapan-tahapan Pilkada yang ditinggalkan, atau ada kegiatan-kegiatan yang dihilangkan. “Contoh soal misalnya, kalau ada pokja-pokjanya barangkali sebelas, bisa kita hemat pokjanya itu hanya enam sampai tujuh pokja. “ujarnya.

Lebih lanjut Baharuddin mengatakan, masih banyak program prioritas yang membutuhkan dana tidak sedikit, utamanya program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan turun 2 persen sesuai standar nasional. “Kalau bisa menghemat, jauh lebih bermanfaat dana yang ada untuk program prorakyat,” katanya.