Kpu Pesawaran Belum Tetapkan Jadwal Pilkada

Kpu Pesawaran Belum Tetapkan Jadwal Pilkada, Sepuluh hari setelah memutuskan penundaan pilkada, Komisi Pemilihan Umum Pesawaran belum juga menetapkan kepastian jadwal dan tahapan pilkada.

Hingga Selasa (9-2), KPU masih mengkaji tiga surat dari KPU Pusat. Ketua KPU Pesawaran Dery Hendryan menyebutkan KPU Pusat mengirimkan tiga surat, yakni tanggal 1 Februari 2010, 4 Februari 2010, dan 5 Februari 2010.

"Dua surat yakni tanggal 1 Februari itu merupakan balasan dari surat konsultasi yang kami kirimkan ke KPU Pusat, sedang surat tanggal 4 Februari 2010 soal perubahan tahapan pelaksanaan pilkada terkait belum cairnya anggaran pilkada," kata Dery.

Hingga kini, ujarnya, KPU Pesawaran belum bisa memastikan seputar perubahan tahapan pilkada. Hal itu karena KPU Pesawaran baru menerima surat dari KPU Pusat melalui KPU Lampung pada 8 Februari sore. "Kami masih kaji dan mempelajari bersama-sama dengan KPU Provinsi mengenai kemungkinan perubahan tahapan pilkada," kata dia.

Meski demikian, kata Dery, perubahan tahapan pilkada harus mengacu pada dua peraturan pemerintah (PP), yakni PP Nomor 6 Tahun 2005 dan PP Nomor 17 Tahun 2005. "Perubahan tahapan bisa saja dilakukan secara keseluruhan atau perubahan dilakukan sebagian saja melihat dari tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan selama ini," kata dia.

Sampai kemarin, empat komisioner KPU Pesawaran kecuali Dery masih melakukan rapat di KPU Lampung membahas perubahan jadwal dan tahapan pilkada. "Rapat masih berlangsung, kita belum bisa memastikan keputusannya," kata Dery.

Penundaan pilkada dan kemungkinan perubahan jadwal dan tahapan disambut antusias pengurus partai politik. Kemelut seputar belum dibayarnya "uang perahu" menjadi alasan mereka untuk mencabut dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mereka usung.

"Ini justru kesempatan yang baik buat kita untuk menimbang terhadap kemungkinan penarikan dukungan untuk pasangan calon yang semula kami usung karena ketidakjelasan soal pendanaan untuk parpol," ujar salah seorang pengurus parpol besar di Pesawaran.

Pengurus parpol ini juga mengaku sejak awal proses dukungan untuk pasangan calon pun tak jelas, akibatnya mesin partai tidak bisa berjalan karena ketidakjelasan pendanaan dari pasangan calon. "Jangankan mau kasih dana, mampir ke kantor saja tidak pernah sejak dapat surat keputusan dari DPP. Kalau seperti ini kami jelas mendukung agar perubahan pilkada diulang dari awal kembali," ujarnya.