Komisioner KPU Jarang 'Ngantor'

Lengangnya aktivitas di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menimbulkan banyak pertanyaan.

Warga dan calon bupati-wakil bupati bertanya-tanya apakah pilkada jadi digelar 29 Maret 2010. Jika jadi digelar, mengapa lima komisioner KPU jarang ngantor, padahal pemungutan suara tinggal 57 hari lagi.

hanya satu komisioner KPU yang rutin masuk kantor. Sementara empat komisioner lainnya punya beragam alasan tidak masuk kerja. Mulai dari yang berdalih sibuk melakukan verifikasi, konsultasi ke KPU Lampung, hingga pengajian rutin.

Wajah komisioner yang paling mudah dijumpai adalah Nurul Hidayah. Meski wanita itu sedang hamil, absensi Nurul di kantor KPU selalu penuh. "Kalau melihat pekerjaan, saya seperti sedang tidak hamil. Tiap hari kerja dengan kondisi yang tidak bisa diprediksi. Kadang menegangkan ketika puluhan pengunjuk rasa memaksa masuk untuk bertemu anggota KPU, kadang harus kerja sampai larut-malam. Tapi, ini risiko pekerjaan," kata Nurul.

Jika komisioner jarang ngantor, justru sebaliknya dengan para tamu yang datang untuk berunjuk rasa. Pengunjuk rasa datang bertubi-tubi, mulai dari organisasi massa, tim sukses pasangan calon, sampai warga-masyarakat biasa.

Mereka datang untuk mempertanyakan kinerja KPU Pesawaran. Ada juga yang mempertanyakan status kependudukan Ketua KKPU Dery Hendryan sebagai warga Pesawaran. Namun, semua pertanyaan itu tidak terjawab karena Ketua KPU Pesawaran Dery Hendryan sangat sulit ditemui. Tiga nomor ponselnya tidak pernah tersambung jika dihubungi. Terkadang aktif tapi tak pernah mendapat jawaban.

Mungkin karena sudah terlalu kesal, massa salah satu pasangan calon melakukan sweeping ke rumah kontrakan Dery Hendryan di Dusun I, Desa Sukaraja, Gedongtataan. Tapi, hasilnya sia-sia. Marzul, ketua RT 02 Dusun I, Desa Sukaraja, mengaku status Dery hanya mengontrak di rumah itu selama satu tahun (November 2008 hingga November 2009). "Sejak kontrakan habis, Dery pindah ke Kurungannyawa," kata Marzul.

Ketika ditemui di Gedung DPRD Pesawaran usai hearing dengan Komisi A DPRD Pesawaran pekan lalu, Dery yang dimintai komentar atas semua tuduhan pemalsuan kependudukannya, ia hanya menjawab singkat: No comment.

Jhoni Corne, wakil ketua Komisi A DPRD Pesawaran, menilai KPU Pesawaran tak punya sikap terkait pelaksanaan pilkada. Menurut Jhoni, KPU Pesawaran terlalu memaksakan kehendak dan tak pernah mau berkoordinasi dengan pemerintah. "Pokoknya lengkaplah masalah KPU Pesawaran itu," ujar Jhoni