SBY-Boediono Menang Telak

Hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei hingga Rabu (8-7) malam, SBY-Boediono berada pada peringkat teratas perolehan suara mengungguli Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang meraih dan Jusuf Kalla-Wiranto. (selengkapnya dalam tabel).Hasil hitung cepat Metro TV juga menunjukkan SBY-Boediono memperoleh suara lebih dari 20% di 25 provinsi. Adapun Mega-Prabowo menang di Bali dan Nusa Tenggara Timur, sementara JK-Wiranto unggul di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.
Dengan hasil tersebut, sangat mungkin pilpres hanya berlangsung satu putaran karena dua syarat kemenangan satu putaran terpenuhi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 Ayat (1) menyebutkan 'pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia.
Saat ini, jumlah provinsi di seluruh Indonesia mencapai 33 wilayah. Artinya, untuk memenangi pilpres satu putaran, selain menang lebih dari 50% suara, capres-cawapres harus memperoleh minimal 20% suara di setidaknya 17 provinsi.

Masih menunggu

Hasil tersebut disambut berbeda oleh tim sukses capres-cawapres. Anggota tim sukses SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, menyambut positif hasil hitung cepat itu. "Umumnya hasil quick count tidak jauh berbeda dengan hasil resmi KPU."

SBY pun langsung menggelar konferensi pers kendati hasil hitung cepat belum berakhir. Ia mensyukuri hasil hitung cepat itu, tapi tetap menunggu hasil resmi KPU.

Sebaliknya, anggota tim sukses Mega-Prabowo, Fadli Zon, mengabaikan hasil hitung cepat tersebut. Ia menilai pilpres sudah cacat sejak awal sehingga siapa pun yang menang tetap bermasalah. "Bagi saya, quick count bukan hasil akhir. Jauh sebelumnya kita melihat terlalu banyak rekayasa. Saya kira ini satu indikasi kecurangan," papar Fadli.

Senada dengan Fadli, Indra J. Piliang dari tim JK-Wiranto juga mengatakan pihaknya menunggu hasil resmi KPU kendati tetap menghormati hasil hitung cepat.

Pelaksanaan pilpres sendiri, menurut pengamatan Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay, masih menyisakan masalah. Banyak suara tidak sah lantaran peraturan pilpres terlalu kaku. "Pelaksana pilpres tidak terlalu melayani kepentingan pemilih. Di TPS 13, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, misalnya, ada 101 suara tidak sah. Padahal, dari 625 DPT yang ada, cuma 351 yang memilih."

Tidak Valid

Menanggapi hasil tersebut, Prabowo menilai quick count dan exit poll tidak valid dan tidak bisa dijadikan acuan hasil pilpres. Menurut dia, exit poll tidak pernah dilakukan di luar negeri. Hal itu bahkan dianggap sebagai tindak kriminal. "Semua saksi agar tidak terpengaruh pembentukan opini secara dini. Baru satu jam sudah ada yang menang, ini skenario untuk menyesatkan pemilu," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, kemarin.

Prabowo menjelaskan kemenangan pasangan SBY-Boediono belum pasti. Sebab, menurut survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM), Mega-Prabowo justru unggul dengan 38% suara. JK-Wiranto 31%, dan SBY-Boediono 30%. Survei ini dilakukan di 3.000 TPS yang tersebar di 17 provinsi.

Prabowo juga menyayangkan adanya institusi pemerintah yang tidak netral serta kecurangan sistematis untuk menciderai demokrasi. "Kami akan siapkan langkah-langkah hukum," kata dia.

Secara terpisah, SBY meminta semua pihak berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Menurut dia, jika merasa ada masalah, sebaiknya dilakukan dengan mekanisme yang semestinya. "Mestinya lebih hati-hati mengatakan pemilu tidak transparan. Kalau ada dugaan masalah, ada mekanismenya," kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya, di Puri Cikeas, Bogor, Jabar, kemarin.

Meski demikian, SBY mempersilakan semua orang berpendapat karena itu adalah hak setiap orang. Namun, SBY mengingatkan kebebasan itu dibatasi oleh hak orang lain. "Saya kira kita bisa menilai pilpres transparan atau tidak," kata .
Peta Kemenangan SBY
1. Aceh 93,51% 2. Sumut 70,09% 3. Sumbar 79,89% 4. Kepri 68,13% 5. Jambi 73,73%
6. Sumsel 54,37% 7. Bengkulu 57,86% 8. Lampung 64,93% 9. Babel 42,96%
10. Banten 63,31% 11. DKI 71,32% 12. Jabar 63,22% 13. Jateng 53,63%
14. DIY 58,80% 15. Jatim 61,27% 16. NTB 68,90 17. Kalbar 51,83%
18. Kalteng 63,79% 19. Kalsel 66,57% 20. Kaltim 42,80% 21. Sulut 59,06%
22. Maluku 56,08%, 23. Papua 79,17%, 24. Papua 79,17%, 25. Papua Barat 70,79%