Depdiknas Dapat Anggaran Terbesar

JAKARTADepartemen Pendidikan Nasional bakal mendapat kucuran dana terbesar dalam APBN 2010, yakni Rp54,704 triliun. Sementara Departemen Agama mendapat Rp23,663 triliun.Demikian hasil kesepakatan antara pemerintah dan Panitia Anggaran DPR mengenai RAPBN 2010, Kamis (24-9). Depdiknas mendapatkan anggaran terbesar karena anggaran pendidikan pada 2010 ditetapkan Rp209,537 triliun dengan tetap dipertahankan 20% dari total belanja negara Rp1.047,666 triliun.
Dalam anggaran pendidikan ini, daerah juga mendapatkan jatah cukup besar, yaitu Rp126,367 triliun, yang meliputi dana bagi hasil Rp617 miliar; dana alokasi khusus Rp9,334 triliun; dana alokasi umum Rp95,923 triliun, yang terdiri dari DAU nongaji Rp11,365 triliun dan DAU gaji pendidik Rp84,557 triliun. Kemudian, DAU tambahan Rp5,8 triliun, DAU tunjangan profesi guru Rp10,994 triliun, dana otonomi khusus Rp2,309 triliun, dan penyesuaian insentif DAU kependidikan Rp1,387 triliun.

Sementara itu, kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri 5% dan uang makan untuk PNS diproyeksikan menelan anggaran Rp2,947 triliun. Anggaran penyesuaian gaji PNS dan TNI/Polri sebesar 5% membutuhkan dana Rp874,5 miliar. Sementara untuk kenaikan uang makan dan lauk pauk perlu tambahan anggaran Rp2,073 triliun. Mulai 1 Januari 2010, pemerintah akan menaikkan gaji dan uang makan para PNS dan TNI/Polri. Gaji dan pensiun pokok dinaikkan 5%, sementara uang makan untuk PNS Pusat dan TNI/Polri dinaikkan masing-masing Rp20 ribu dan Rp40 ribu.

Sekretaris Kementerian Negara PAN, Tasdik Kinanto, mengatakan kenaikan nilai tunjungan kerja merupakan "hadiah" atas program reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing. "Untuk 2010, yang akan mendapat renumerasi adalah kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Mereka telah melakukan reformasi birokrasi dan ada capaian tertentu," ujar dia.

Reformasi birokrasi di lingkungan kepolisian yang dinilai berhasil adalah program quick-wins. Program ini adalah percepatan layanan serta transparansi kepada masyarakat. Yaitu, cepat menanggapi pengaduan warga; transparansi pelayanan SIM, STNK, BPKB; transparansi proses penyidikan kasus hukum; dan transparansi rekrutmen personel.

Sedangkan program reformasi birokrasi di lingkungan kejaksaan adalah percepatan waktu untuk proses penuntutan dalam sidang kasus hukum. "Karena mereka adalah aparat penegak hukum. Kalau di sana dilakukan reformasi, dampaknya sangat luas," ujar Tasdik.